Krisis BPJS Kesehatan: 56 Juta Peserta Tidak Aktif, Arus Tunggakan Iuran Capai 15 Juta – Dampak dan Solusi?

detikFinance

Jakarta – Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan tengah menghadapi tantangan serius. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengungkapkan bahwa jumlah peserta yang tidak aktif mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 56 juta. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 20,2 juta, seperti yang dilaporkan dalam rapat Panitia Kerja Jaminan Kesehatan Nasional bersama Komisi IX DPR RI.

Tunggakan Iuran Meroket
Tidak hanya itu, tunggakan iuran juga terus meroket, mencapai lebih dari 15 juta peserta. Kondisi ini tentu saja membebani keuangan BPJS Kesehatan dan mengancam keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Kunta menjelaskan bahwa peningkatan peserta tidak aktif dan tunggakan iuran ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan, serta adanya kendala administrasi.

Dampak Krisis BPJS Kesehatan
Krisis ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi BPJS Kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka kualitas pelayanan kesehatan dapat menurun, bahkan program jaminan kesehatan nasional bisa terancam keberadaannya. Peserta yang tidak aktif berisiko tidak mendapatkan perlindungan kesehatan yang seharusnya, terutama ketika mereka membutuhkan layanan medis mendesak.

Upaya Pemerintah dan BPJS Kesehatan
Pemerintah dan BPJS Kesehatan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini. Beberapa di antaranya adalah:

• Peningkatan Sosialisasi: Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kepesertaan dan manfaat yang diperoleh.
• Relaksasi Pembayaran: Memberikan kemudahan dalam pembayaran iuran, misalnya melalui program cicilan atau keringanan bagi peserta yang kurang mampu.
• Perbaikan Administrasi: Memperbaiki sistem administrasi agar proses pendaftaran dan pembayaran iuran menjadi lebih mudah dan efisien.
• Pengawasan dan Penindakan: Meningkatkan pengawasan terhadap peserta yang menunggak iuran dan melakukan penindakan tegas terhadap pihak yang melakukan kecurangan.
• Kolaborasi dengan Daerah: Memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan cakupan kepesertaan dan menekan angka tunggakan.

• Reformasi Sistem Pendanaan: Mencari sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, misalnya melalui peningkatan kontribusi dari pemerintah atau sektor swasta.
• Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi operasional BPJS Kesehatan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan.
• Penguatan Pengawasan: Memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan kecurangan.
• Pendidikan Kesehatan: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan.