Kabar Baik! Skema Co-Payment Asuransi Kesehatan Resmi Diberlakukan Mulai 2026, Ini Dampaknya!

Liputan6

Jakarta, IDN Times - Industri asuransi kesehatan di Indonesia akan segera mengalami perubahan signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengumumkan penerapan skema *co-payment* pada asuransi kesehatan, yang akan efektif mulai tahun 2026. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Apa itu *Co-Payment* dan Mengapa Diberlakukan?
Secara sederhana, *co-payment* adalah sistem di mana pemegang polis asuransi kesehatan dan penyedia layanan kesehatan (rumah sakit, klinik, dokter) berbagi biaya pengobatan. Ini berbeda dengan sistem *fee-for-service* yang umum digunakan saat ini, di mana asuransi menanggung seluruh biaya atau sebagian besar biaya pengobatan. OJK menilai bahwa penerapan *co-payment* ini penting untuk beberapa alasan:

1. Mengendalikan Premi Asuransi: Dengan adanya *co-payment*, diharapkan pemegang polis lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan kesehatan, sehingga mengurangi klaim yang diajukan dan menekan kenaikan premi asuransi.
2. Mendorong Penggunaan Layanan Kesehatan yang Bijak: *Co-payment* dapat mendorong pemegang polis untuk mempertimbangkan kebutuhan medis mereka secara lebih matang sebelum mencari layanan kesehatan, menghindari penggunaan layanan yang tidak perlu.
3. Meningkatkan Efisiensi Layanan Kesehatan: Dengan adanya pembagian biaya, penyedia layanan kesehatan diharapkan lebih berupaya untuk memberikan layanan yang efisien dan berkualitas tinggi.

Detail SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2025
SEOJK ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan produk asuransi kesehatan, termasuk:

• Definisi dan Ruang Lingkup: Menjelaskan secara rinci mengenai *co-payment* dan bagaimana penerapannya dalam produk asuransi kesehatan.
• Perhitungan *Co-Payment*: Menentukan bagaimana besaran *co-payment* dihitung, mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis layanan, tingkat perawatan, dan ketentuan polis.
• Transparansi Informasi: Menekankan pentingnya transparansi informasi mengenai *co-payment* kepada calon pemegang polis sebelum mereka membeli produk asuransi.
• Perlindungan Konsumen: Menjamin perlindungan konsumen dalam hal penyelesaian sengketa terkait *co-payment*.