Jaminan Gubernur: Utang Jabar ke BPJS Kesehatan Pasti Terbayar di APBD-P

ANTARA News

Pemprov Jawa Barat Pastikan Tagihan BPJS Kesehatan Terlunas

Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memberikan jaminan tegas terkait pembayaran utang Provinsi Jawa Barat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Utang tersebut, yang mencapai lebih dari Rp335 miliar, akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini.

“Saya jamin, utang ke BPJS Kesehatan akan dibayarkan. Ini prioritas kita,” tegas Gubernur Mulyadi dalam keterangan resminya, Jumat (18 Agustus 2023). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat dan para penyedia layanan kesehatan terkait potensi dampak dari tunggakan tersebut.

Penyelesaian Utang Menuju Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik

Tunggakan pembayaran kepada BPJS Kesehatan ini telah menjadi perhatian serius bagi penyedia layanan kesehatan di Jawa Barat. Keterlambatan pembayaran dapat mengganggu operasional rumah sakit dan klinik, serta berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan dialokasikan dalam APBD-P, Pemprov Jabar menunjukkan komitmennya untuk memastikan kelancaran pembayaran dan menjaga kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga Jawa Barat.

APBD-P: Prioritas Utama Kesehatan Masyarakat

Proses pengalokasian anggaran dalam APBD-P ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Badan Anggaran DPRD untuk memastikan bahwa alokasi anggaran ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan.

“Kami akan koordinasikan dengan DPRD untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Gubernur Mulyadi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD-P untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dampak Positif bagi Penyedia Layanan Kesehatan dan Masyarakat

Pembayaran utang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyedia layanan kesehatan di Jawa Barat. Rumah sakit dan klinik akan memiliki sumber daya yang lebih stabil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan layanan. Selain itu, masyarakat Jawa Barat akan merasakan manfaatnya melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau.

Langkah Gubernur Dedi Mulyadi ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk organisasi penyedia layanan kesehatan dan masyarakat umum. Dengan memastikan pembayaran utang kepada BPJS Kesehatan, Pemprov Jawa Barat telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Selanjutnya, pemerintah provinsi diharapkan dapat terus berupaya untuk mencegah terjadinya tunggakan serupa di masa mendatang melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan koordinasi yang efektif dengan semua pihak terkait. Pemprov Jabar juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.