Jakarta, IDN Times - Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) angkat bicara mengenai situasi kesehatan terkini di Indonesia. Siti Setiati, selaku Ketua Dewan Guru Besar FKUI, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait kebijakan pemerintah yang dinilai kurang melibatkan kolaborasi dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kritik ini muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor kesehatan Indonesia, mulai dari pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya mereda, hingga isu stunting dan penyakit tidak menular yang semakin meningkat. FKUI melihat adanya kesenjangan antara program-program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Kurangnya Kolaborasi Jadi Sorotan

Siti Setiati menekankan bahwa kebijakan kesehatan seharusnya dibangun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat. “Kami melihat ada kecenderungan bahwa pemerintah cenderung mengambil keputusan secara unilateral, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait,” ujarnya dalam sebuah diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kurangnya kolaborasi ini dapat menghambat inovasi dan efektivitas program kesehatan. Selain itu, juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Dampak pada Kualitas Pelayanan

FKUI memprediksi bahwa jika kebijakan kesehatan terus dijalankan tanpa perbaikan, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat akan semakin menurun. Hal ini akan berdampak pada peningkatan angka kematian, kesakitan, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

“Kami khawatir bahwa dengan kebijakan yang kurang tepat, masyarakat akan semakin sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu,” imbuh Siti Setiati.

Rekomendasi dari FKUI

Sebagai solusi, FKUI memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah:

• Memperkuat Kolaborasi: Pemerintah perlu membuka diri dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.
• Meningkatkan Transparansi: Informasi mengenai kebijakan kesehatan harus disampaikan secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
• Memperhatikan Kebutuhan Riil Masyarakat: Kebijakan kesehatan harus dirancang berdasarkan data dan fakta yang akurat, serta mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
• Investasi pada Sumber Daya Manusia: Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta memberikan insentif yang memadai bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil.

FKUI berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi ini demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

(Sumber: Berbagai Media)