Cirebon - Isu penutupan tempat hiburan malam (THM) Versus di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu memicu sorotan tajam dari warga. Mereka menuntut transparansi terkait pembayaran pajak dan legalitas operasional THM di wilayah tersebut. Pemerintah daerah pun angkat bicara menanggapi desakan ini.

"Ya, kami menanggapi adanya desakan penutupan hiburan malam Versus di Kabupaten Cirebon yang sempat viral akhir-akhir ini," ujar Hartono, Sabtu (23/8/2025) malam. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah menyadari adanya permasalahan dan berusaha merespon keluhan masyarakat.

Tuntutan Transparansi Pajak
Warga Cirebon merasa perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional THM. Tuntutan utama mereka adalah transparansi dalam pembayaran pajak. Mereka menduga adanya praktik kecurangan atau ketidaksesuaian antara pajak yang dibayarkan dengan pendapatan yang diperoleh THM. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah daerah mengalami kerugian akibat praktik tersebut.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat membuka data terkait pajak yang dibayarkan oleh THM secara transparan. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan haknya secara penuh," ungkap seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.

Pemeriksaan Legalitas THM
Selain transparansi pajak, warga juga menuntut agar pemerintah daerah melakukan pemeriksaan legalitas terhadap seluruh THM yang beroperasi di Kabupaten Cirebon. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua THM memiliki izin yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Hartono, jika pemerintah daerah serius menertibkan, maka semua tempat hiburan malam (THM) yang beroperasi harus diperiksa legalitasnya. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu atau dua tempat saja.

Dampak Penutupan Versus
Kasus penutupan Versus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pengelola THM. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan legalitas adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Langkah Pemerintah Daerah Selanjutnya
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggapi tuntutan warga. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan legalitas terhadap seluruh THM.
• Membuka data terkait pajak yang dibayarkan oleh THM secara transparan.
• Melakukan audit internal terhadap kinerja petugas pajak.
• Meningkatkan pengawasan terhadap operasional THM.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan transparan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.